mengutuk kekerasan yang terjadi di Myanmar dan minta pemerintahan setempat segera melindungi umat Islam.
Hal tersebut terungkap pada pertemuan DPP Walubi dengan DPP HTI di Kantor Walubi Jalan Abdul Muis No.62 Jakarta Pusat, Selasa (7/5). Pada pertemuan tersebut dari HTI hadir Rochmat S Labib (Ketua DPP HTI), Farid Wadjdi (Ketua DPP HTI) dan Budi Darmawan (Lajnah Fa'aliyah DPP HTI).
Sementara dari DPP Walubi adalah Arief Harsono (Plt Ketua Umum Walubi), Citra Surya (Sekretaris Jenderal Walubi), Suhadi Sanjaya (Wakil Ketua Walubi) dan Irwan Kartasasmita (DPW Walubi).
Farid Wadjdi pada pertemuan tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi terkini di Myanmar. Karena itu HTI minta agar Walubi dapat mengambil sikap tegas, mengecam tindakan pembantaian dan provokasi biksu dan Umat Buddha Myanmar yang telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
Ia menjelaskan, kasus itu juga terjadi di Sri Lanka. Nasib minoritas di sana kini makin memprihatinkan, mereka kini menjadi warga tanpa memiliki negara. Khususnya di Kawasan Arakan. Umat Muslim di daerah ini sejatinya sudah bermukim di kawasan itu sejak 1877 masehi ketika zaman Harun al Rasjid.
Di kawasan itu sudah ada kesultanan Arakan. Jadi, dari sisi logika, sulit rasanya Umat Islam kehadirannya di situ tak diakui hak atas kepemilikan tanah. Kini penderitaan mereka pun makin parah.
Menurut Rochmat S Labib (Ketua DPP HTI), kedatangannya ke DPP Walubi adalah untuk mengajak umat Buddha di Indonesia berbicara lebih lantang dan menyuarakan kecaman terhadap tindakan kekerasan di Myanmar dengan berbagai cara sehingga semua pihak dapat memberi kontribusi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di negeri itu.
No comments:
Post a Comment