Kabar Perang - Yangon: Wakil dari pemerintah Myanmar dan pemberontak
Kachin pada Senin (4/2) membahas pembicaraan perdamaian, yang
dituanrumahi China, sebagai usaha mencari terobosan mengakhiri konflik,
yang membayangi reformasi politik.
Delegasi pemerintah, yang dipimpin Menteri di Kantor Presiden Aung Min,
bertemu dengan pemimpin Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO) di hotel di
Kuili, kota perbatasan Myanmar-China.
"Beberapa pejabat China juga ikut dalam pertemuan itu," kata Aung Kyaw
Zaw, seorang analis yang memiliki hubungan erat dengan KIO.
Dia memantau pembicaraan itu. Aung mengatakan pembahasan berlangsung
beberapa jam pada pagi hari dan akan dilanjutkan setelah makan siang.
"Pertemuan itu diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik karena pejabat
China ikut serta. Pemerintahan China inginkan pertempuran di tapal batas
berhenti karena mereka menghendaki stabilitas," katanya.
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying
membenarkan adanya pertemuan itu. "Kedua pihak berterima kasih atas
bantuan China," katanya dalam keterangan pers reguler, tanpa memberi
rincian.
"China ingin memainkan peran konstruktif untuk pembicaraan perdamaian itu."
Pemerintahan Myanmar dan KIO telah mengadakan sejumlah pembicaraan
sejak 2011 tapi gagal mengalami kemajuan. Pertemuan terbaru itu dinilai
merupakan perkembangan positif. Pemerintah Myanmar bulan lalu
mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan Kachin tetapi pertempuran
berlanjut.
Dalam pertemuran itu, pasukan pemerintah menguasai pos penting karena
letaknya dekat dengan markas pemberontak yang berada dekat perbatasan
China.
Kachin, yang berperang menuntut otonomi lebih besar, menyatakan tiap
perundingan handaknya juga menjawab tuntutan mereka bagi hak-hak politik
lagi.
Puluhan ribu orang mengungsi sejak Juni 2011 ketika gencatan senjata 17
tahun antara pemerintah dan Kachin tak dipatuhi kedua pihak.
Beijing, yang takut akan arus pengungsi, mendesak diakhirinya
pertempuran, yang telah membayangi perubahan oleh Presiden Thein Sein.
Myanmar telah mengakhiri pemerintahan militer yang berlangsung
bertahun-tahun pada 2011.
No comments:
Post a Comment